Our Solution
Business & Regulatory Intelligence
Membantu perusahaan memahami regulasi, kewajiban perizinan, serta implikasi regulasi terhadap rencana dan kegiatan bisnis.
Company Establishment & Business Licensing
Pendampingan pendirian dan pemenuhan legalitas usaha bagi PMDN, PMA, perdagangan, industri dan kegiatan usaha lainnya.
Spatial & OSS Compliance
Membantu memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha, lokasi proyek, KBLI dan kewajiban perizinan melalui OSS dan sistem sektoral terkait.
Import, Export & Trade Regulatory
Pendampingan perizinan impor, ekspor dan regulasi perdagangan untuk berbagai komoditas.
Product Certification & Market Access
Membantu perusahaan memenuhi persyaratan legal dan teknis agar produk dapat diproduksi, diimpor, didistribusikan atau dipasarkan sesuai ketentuan Indonesia (SNI, TKDN, BPOM, Halal & Product Certification).
Environmental & Sustainability Approvals
Membantu perusahaan memetakan dan mengoordinasikan kebutuhan persetujuan lingkungan berdasarkan jenis, lokasi, skala dan potensi dampak kegiatan usaha.
Building & Operational Readiness
Membantu koordinasi persyaratan bangunan, dokumen lingkungan dan pemanfaatan ruang dari legalitas lokasi, dokumen teknis hingga proses pada SIMBG sebagai sistem penyelenggaraan PBG dan SLF.
Customs & Bonded Facilities
Membantu perusahaan memperoleh dan memanfaatkan fasilitas kepabeanan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya, khususnya untuk kebutuhan Kawasan Berikat (PDKB) serta fasilitas kepabeanan terkait kegiatan industri, impor, ekspor, dan produksi.
Customs & Bonded Facilities
PT PBS membantu koordinasi persyaratan dan perizinan dengan mengptimalkan operasional melalui fasilitas kepabeanan yang tepat.
Mencakup:
Kawasan Berikat
Pengusaha di Kawasan Berikat/PDKB
Customs facility advisory
Licensing and readiness assessment
Persyaratan indikatif
Untuk Kawasan Berikat, Bea Cukai antara lain mencantumkan:
NIB
Izin usaha terkait
KSWP valid
Bukti penguasaan kawasan/bangunan
Peta lokasi dan layout
Status PKP
SPT PPh terakhir
Persyaratan fisik lokasi dan pengamanan tertentu.
Building & Operational Readiness
PT PBS membantu koordinasi persyaratan bangunan dari legalitas lokasi, dokumen teknis, hingga proses pada SIMBG.
SIMBG merupakan sistem resmi penyelenggaraan PBG dan SLF. Dokumen lingkungan dan pemanfaatan ruang termasuk prasyarat yang perlu diperhatikan sebelum pengajuan PBG.
Persyaratan indikatif:
Bukti hak/penguasaan tanah
Data pemilik
Dokumen ruang
Dokumen lingkungan
Site plan
Gambar arsitektur
Struktur
MEP
Perhitungan teknis
Dokumen tenaga ahli
As-built drawing dan hasil pemeriksaan untuk SLF sesuai kondisi
SLO
SLO membuktikan bahwa instalasi tenaga listrik dinyatakan laik operasi. Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO.
Persyaratan non-TR antara lain dapat mencakup:
Identitas pemilik
Data/lokasi instalasi
Jenis dan kapasitas
Gambar instalasi
Single line diagram
Spesifikasi peralatan
Standar yang digunakan
NIDI
Pemeriksaan dan pengujian LIT.
Environmental & Sustainability Approvals
PT PBS membantu perusahaan memetakan dan mengoordinasikan kebutuhan persetujuan lingkungan berdasarkan jenis, lokasi, skala dan potensi dampak kegiatan usaha.
Catatan branding penting:
Gunakan istilah “Persetujuan Lingkungan” pada materi baru karena nomenklatur izin lingkungan telah berubah. Situs layanan KLHK menjelaskan perubahan nomenklatur dari Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.
Persyaratan umum
Legalitas badan usaha
NIB
KBLI
Lokasi dan koordinat
Luas lahan
Site plan
Deskripsi proses kegiatan
Kapasitas
Bahan baku
Penggunaan air/energi
Sumber emisi/limbah
Layout fasilitas
Baseline dan data teknis lain sesuai jenis dokumen
Product Certification & Market Access
PT PBS membantu perusahaan memenuhi persyaratan legal dan teknis agar produk dapat diproduksi, diimpor, didistribusikan atau dipasarkan sesuai ketentuan Indonesia.
Layanan dilakukan mulai dari regulatory assessment, requirement mapping, persiapan dokumen, koordinasi pengujian atau audit apabila diperlukan, pengajuan, hingga tindak lanjut proses.
SNI
Persyaratan indikatif:
NIB dan izin usaha sesuai KBLI
Akun SIINas untuk skema terkait
Data produsen
Merek
Spesifikasi produk
Standar SNI applicable
Dokumen sistem mutu
Pengujian produk
Factory assessment/audit bila dipersyaratkan
Untuk sejumlah skema SNI wajib, pengajuan dilakukan melalui SIINas dan proses sertifikasi melibatkan LSPro.
BPOM
Untuk pangan olahan, antara lain:
NIB
NPWP
Izin/Sertifikat Standar sesuai risiko
CPPOB untuk produsen atau SMKPO untuk sarana peredaran sesuai applicability
Komposisi
Proses produksi
Rancangan label
Spesifikasi bahan
Hasil analisa tertentu
LOA dan GMP/HACCP untuk kategori impor tertentu
BPOM saat ini juga telah menerapkan KBLI 2025 untuk registrasi pangan olahan sejak Juli 2026.
HALAL
Persyaratan reguler antara lain:
NIB
Data penyelia halal
Daftar produk
Daftar bahan
Proses pengolahan produk
Manual Sistem Jaminan Produk Halal
Pemeriksaan LPH sesuai skema
Alur resmi reguler melalui SIHALAL meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan/pengujian LPH, penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
TKDN
Layanan dapat dikemas sebagai:
TKDN Readiness & Certification Assistance
meliputi:
Assessment produk
Struktur produksi
Komponen material
Tenaga kerja
Overhead/factory data
Dokumen biaya pendukung
Proses verifikasi
Coordination support
Karena requirement TKDN sangat bergantung kategori produk dan skema yang berlaku, checklist final sebaiknya ditentukan setelah produk dianalisis.
Import, Export & Trade Regulatory
PT PBS membantu perusahaan mengidentifikasi dan memenuhi kewajiban regulasi sebelum melakukan impor atau ekspor, termasuk klasifikasi produk, larangan dan pembatasan, rekomendasi teknis, Persetujuan Impor dan persyaratan sektoral lainnya.
PT PBS saat ini memang memiliki basis pengalaman luas pada izin impor serta berbagai produk Lartas.
Persyaratan umum
NIB
KBLI perdagangan/industri sesuai kegiatan
Data HS Code
Uraian dan spesifikasi produk
Jumlah/volume
Negara asal/tujuan
Data produsen/supplier
Invoice/proforma invoice bila dibutuhkan
Technical datasheet
Rekomendasi kementerian/lembaga apabila diwajibkan
Sertifikasi produk apabila berlaku
Dokumen surveyor atau supporting document lain sesuai komoditas
Subservices
Persetujuan Impor
Importir Terdaftar
Produk kehutanan
Besi baja
Tekstil
Alas kaki
BMTB
Bahan kimia
Barang berbahaya
Produk pangan
Barang modal
Komoditas Lartas lainnya
Spatial & OSS Compliance
PT PBS membantu memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha, lokasi proyek, KBLI dan kewajiban perizinan melalui OSS dan sistem sektoral terkait.
Layanan mencakup pemetaan kebutuhan PKKPR, Perizinan Berusaha, Sertifikat Standar serta persyaratan pendukung agar profil legal perusahaan sesuai dengan aktivitas operasional yang sebenarnya.
Persyaratan umum
NIB/akun OSS
Data badan usaha
KBLI
Lokasi/polygon proyek
Bukti penguasaan lokasi
Site plan
Luas area
Rencana aktivitas
Kapasitas usaha
Investasi
Dokumen tata ruang terkait
Company Establishment & Business Licensing
PT PBS membantu perusahaan membangun fondasi legal dan perizinan yang sesuai sejak awal, mulai dari penentuan kegiatan usaha dan KBLI, pembentukan badan usaha, registrasi OSS, NIB hingga Perizinan Berusaha dan PB UMKU yang diperlukan sesuai karakteristik kegiatan usaha.
Persyaratan umum
Antara lain:
Data pemegang saham dan pengurus
Akta dan pengesahan badan usaha
NPWP
Alamat usaha
Rencana kegiatan usaha
KBLI
Lokasi proyek
Rencana investasi
Data produk/kapasitas apabila relevan
Data tenaga kerja
Data tanah/bangunan bila terkait
Exact requirement mengikuti KBLI, tingkat risiko, skala usaha dan sektor.
PP 28/2025 saat ini menjadi kerangka utama PBBR dan OSS mengelompokkan usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan izin/kewajiban yang harus dipenuhi.
Business & Regulatory Intelligence
Layanan Business & Regulatory Intelligence PT PBS membantu perusahaan memperoleh gambaran regulasi sebelum mengambil keputusan investasi, ekspansi, impor, produksi, distribusi maupun peluncuran produk.
Kami melakukan identifikasi kegiatan usaha, KBLI, tingkat risiko, persyaratan dasar, izin sektoral, sertifikasi dan kewajiban lain yang relevan sehingga perusahaan dapat menyusun langkah bisnis dengan informasi yang lebih jelas dan terukur.
Output
Regulatory mapping
Licensing roadmap
KBLI assessment
Compliance gap assessment
Market/regulatory information
Licensing feasibility assessment
Regulatory monitoring